3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah …
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara …
tentang pendirian dan atau perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA mengirimkan atau melaporkan kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pasal 7 Sistematika Proposal Berkas borang/proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut: (1) Sampul depan. (2) Surat permohonan ijin pendirian atau …
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
menetapkan : peraturan menteri perindustrian tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perindustrian nomor 19/m-ind/per/2/2010 tentang daftar mesin, barang, dan …
5 (3) Daftar Isi. (4) Uraian, berisi sekurang-kurangnya: a. Pendahuluan, uraian tentang pentingnya pendirian atau perpanjangan ijin TKQ/TPQ/TQA sebagai jaminan mutu penyelenggaraan pendidikan. b. Progress report tentang keberadaan atau penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi aspek akademik, SDM, peserta didik, …
Kemudian, Perseroan bagi UMK (Perseroan Perorangan) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Perseroan). Ada beberapa aspek yang perlu …
Jangkar Groups adalah Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang Jasa Rekrutmen Manpower, Jasa Eksport-Import, Jasa Legalisasi Dokumen Keimigrasian (Visa, Passport, KITAS, dll), Jasa Penerjemah Dokumen, dll. Alamat: Kompleks Perum PFN, Jl. Otista Raya 25 – 127, RW.8, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta …
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …
Kewajiban untuk memiliki izin usaha industri ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 107/2015 tentang Izin Usaha Industri, yang menyatakan bahwa setiap …
Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 ... telepon, mesin faksimile, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak ... PERATURAN PEMERINTAH TENTANG …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PABRIK KAPAL INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran- ... Anggauta Direksi tidak boleh …
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok perubahan ketentuan terkait persetujuan pembangunan rumah ibadah.. Mahfud menuturkan, dalam rencana yang sedang digodok pemerintah, persetujuan untuk membangun rumah …
Contohnya seperti usaha pembuatan pakaian, pembuatan alat-alat memasak, pembuatan mesin-mesin, pembuatan pangan olahan, dan lainnya. Berikut penjelasan …
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan …
Peraturan impor mesin baru adalah aturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang impor mesin baru dari luar negeri. Tujuan dari peraturan ini adalah …
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan …
Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 mengenai penjatuhan sanksi apabila tidak mempunyai IMB. ... Untuk pemohon yang berbadan hukum cukup melampirkan akta pendirian usaha. Jika Anda tidak mengurusnya sendiri, wajib melampirkan surat kuas pada pihak yang diwakilkan, lengkap dengan fotocopy KTP. ...
Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Perizinan …
AMDAL lalu lintas dan kelestarian lingkungan. Khusus untuk penanganan dan pembuangan limbah B-3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang dihasilkan selama proses operasi usaha jasa bengkel motor diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran
Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan dan Pernis Pabrik "Utama" dan Permata Nusantara. BAB I Pendirian. Pasal 1 (1) Dengan nama-nama: P.N. Sapta Motor; P.N. Karya Cotas; P.N. Fajar Ternak;
Pasal 16 ayat (6), Pasal 25, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Direktur Jenderal …
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk …
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara
